PYONGYANG – Pemerintah Korea Utara (Korut) melakukan aksi boikot dalam sidang Dewan Keamanan (DK) PBB yang membahas tentang hak asasi manusia. Sidang DK PBB itu membahas masalah hak asasi manusia di Korut, dan akan menjatuhkan sanksi kepada pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong Un. PBB pernah memutuskan jika Kim Jong Un telah melakukan tindak pelanggaran hak asasi manusia dan harus diajukan ke pengadilan kriminal internasional (International Criminal Court/ICC). “Jika DK PBB melakukan tindakan kepada Korut, maka kami akan merespon ini semua,” ujar diplomat Korut, Kim Song, seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (23/12/2014). Korut menuding, Amerika Serikat (AS) dan sekutunya selalu menggunakan isu hak asasi manusia untuk memojokan Korut dalam forum internasional. Para pengamat memprediksi, China yang mempunyai hak veto di DK PBB akan menolak sanksi terhadap Korut. China selama ini menjadi sekutu utama Korut, khususnya dalam sidang di DK PBB. Sementara itu, ketegangan di Semenanjung Korea semakin meningkat. Korut telah menempatkan sebuah kapal perang di dekat perbatasan dengan Korea Selatan (Korsel). (ful)