Jakarta, CNN Indonesia -- Moda raya terpadu (MRT) ditargetkan beroperasi pada akhir Maret 2019. Besar tarif masih digodok. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengusulkan angka Rp8.500 per 10 kilometer untuk tarif MRT. Namun disebutkan Anies angka itu belum final karena skema lain masih dikaji. Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia Alvinsyah menyatakan ada sejumlah komponen untuk menghitung besaran tarif transportasi. Biasanya pemerintah harus mempertimbangkan aspek teknis, sosiologis, ekonomis dan politis. "Yang lazim adalah faktor kemampuan daya beli masyarakat yang bisa dihitung dengan berbagai cara seperti analisis survei," kata Alvin kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2). Secara teknis pemerintah juga diharapkan bisa memberikan tarif penyeimbang yakni besaran tarif yang disubsidi pemerintah dari tarif komersil. Alvin mencontohkan tarif TransJakarta yang stabil di angka Rp3.500 sejak tahun 2006. Selain itu tarif akan disesuaikan dengan kerelaan membayar masing-masing masyarakat atau Willingness to Pay (WTP). Sistem penyesuaian tarif nantinya bakal melalui proses akademis dan sejumlah survei. Terakhir, pemerintah memiliki tugas mencari sumber dana menutupi tarif penyesuaian tersebut. Salah satu contohnya dengan mengoptimalkan area komersil sekitar stasiun MRT. "Misalnya pajak properti di sekitar setasiun, komersialisasi kawasan sekitar setasiun, iklan, pajak bbm, biaya parkir kendaraan, pendapatan ERP dan lain sebagainya. Ini dikategorikan sebagai sumber pendapatan nontiket," kata Alvin. Dengan tarif Rp8.500 per 10 km dan jarak Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia 16 km, maka ongkos yang harus dikeluarkan adalah Rp17.000. Bandingkan dengan ongkos bus Transjakarta yang hanya Rp3.500. Dengan begitu, Alvin berharap pemerintah membuat skema tarif terintegrasi antara MRT hingga Bus Rapid Transit (BRT). Sehingga masyarakat yang sudah turun dari MRT tak perlu merogoh kocek kembali untuk melanjutkan menggunakan TransJakarta. "Kembali pemerintah lah yang harus menetapkan tarifnya apakah pakai yang Rp3.500 atau yang Rp8.500 atau tarif Jak-lingko yang Rp5.000," ujar Alvin. "Ini mutlak dilaksanakan kalau tidak lalu apa bedanya naik angkutan umum eksisting, setiap kali naik harus bayar justru dengan integrasi masyarakat dimudahkan dan lebih ekonomis," lanjut dia. Alvin mengingatkan sedianya kebijakan ini bisa menjadi optimal jika didukung dengan kebijakan lain. Misalnya kebijakan oenerapan pajak motor dan mobil tinggi atau kebijakan pelarangan sepeda motor di lintasan Sudirman. "Kemudian buat kebijakan yang memaksa masyarakat menggunakan angkutan umum, tidak bisa hanya, serta merta menyediakan layanan yang baik dan murah lalu orang mau menggunakan angkutan umum," kata Alvin. Ketua Komisi B DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi menganggap angka Rp8.500 cukup untuk diterapkan ke masyarakat. Namun ia menitipkan agar pemerintah bisa menekan biaya serendah mungkin agar masyarakat tidak kesusahan. "Saya kira cukup ya. Tapi ya jika lebih murah itu lebih baik maka lebih banyak yang menggunakan," kata Suhaimi kepada CNNIndonesia.com. Suhaimi juga menekankan Pemerintah DKI untuk memutar otak mendapatkan uang untuk subsidi. Karena selain subsidi DKI harus membayar utang ke Jepang sebagai sumber pendanaan MRT. "MRT harus bayar utang dulu kan ini cicilan utang tapi di satu sisi harus mengedepankan public service," ujarnya. Salah satu caranya dengan mengembangkan sistem Transit Oriented Development yang rencananya bakal dikembangkan ke setiap stasiun. Pemerintah bisa menarik pajak dari retail yang menyewa lahan di stasiun. Selain itu ia menegaskan agar masyarakat tidak membandingkan harya MRT di luar negeri yang jauh lebih mahal. Menurutnya pendapatan di Indonesia jauh berbeda dengan pendapatan di luar negeri. "Daya bali masyarakat harus disesuaikan dan jangan dibandingkan ke luar negeri. Karena penghasilan luar negeri berbeda dengan yang di sini," tutup dia. Diketahui, tanpa subsidi PT MRT Jakarta memperkirakan besaran tarif akan berkisar Rp17.000-Rp20.000 per penumpang. Angka tersebut diperoleh dari kajian konsultan dengan memperkirakan jumlah rata-rata penumpang harian sebanyak 175 ribu orang per hari dan biaya investasi. Dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan tingkat pengembalian investasi, PT. MRT Jakarta mengusulkan agar besaran tarif tersebut disubsidi Pemprov DKI. Idealnya, setiap penumpang dikenakan tarif berkisar Rp8.500 sampai Rp10.000. Sumber : cnnindonesia.com