JAKARTA - Negara China memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, masuk ke dalam peta wilayahnya. Hal itu membuat geram juru bicara presiden pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi. Menurutnya, keberanian Pemerintah China mengklaim wilayah Indonesia, dipicu ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah di dalam negeri, terutama hukum dan ekonomi. "Hal itu membuat citra pemerintahan kita di luar negeri (internasional) jadi anjlok, merosot. Ditambah dengan lemahnya figur menteri luar negeri yang berkelas staf, membuat RI tidak dihormati. Itulah sebabnya pihak luar, apalagi negara sedigdaya China, benar-benar meremehkan Indonesia," ujar Adhie kepada Okezone, Jumat (13/3/2014). Hal itulah sebabnya tanpa sungkan sedikitpun, kata dia, Republik Rakyat China (RRC) berani mengakui kawasan Natuna sebagai wilayahnya. "Untuk mencegah agar nasib Natuna tidak seperti Sipadan dan Ligitan yang kini dianeksasi Malaysia, maka kita harus memiliki Menlu yang berkarakter pejuang, seperti para diplomat kita di masa lalu," tuturnya. Pemerintah, lanjut dia, harus mengombinasikan diplomasi dengan perdagangan. Maksudnya, perdagangan China yang surplus atas Indonesia harus digunakan untuk menekan china agar tidak bersikap `aneh-aneh` dengan Natuna. "Tanpa keberanian memadukan gerakan ekonomi/perdagangan dengan ketahanan NKRI, maka hanya tinggal menghitung hari Natuna jadi milik RRC," pungkasnya. Sebelumnya Asisten Deputi I, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Kemenko Polhukam, Marsma TNI Fahru Zaini menuturkan China telah memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam peta wilayah mereka. Ia menjelaskan, China telah menggambar peta Laut Natuna di Laut China Selatan masuk peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan gambar tersebut sudah tercantum dalam paspor terbaru milik warga China. (ydh)