Nurul Arifin - Okezone SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersedia untuk sharing bantuan keuangan (BK) dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait penutupan Lokalisasi Dolly. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengatakan, upaya Pemkot Surabaya layak didukung untuk mewujudkan Jatim bebas prostitusi. "Kita akan support untuk membantu penutupan Dolly. Itu adalah ide bagus dan sekarang Dolly kan sudah sepi pengunjung," kata Pakde Karwo -sapaan Soekarwo- di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (3/10/2013). Dia mengatakan, sharing BK tersebut adalah ketika bekas lokalisasi itu digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Namun, jika digunakan sebagai bentuk kegiatan bisnis, Pemprov Jatim tidak bisa membantu. "Sharing BK ini hanya bersifat untuk kegiatan sosial. Tapi jika untuk kegiatan bisnis, Pemprov Jatim tidak bisa membantu," jelasnya. Penutupan lokalisasi itu sedianya akan diikuti oleh kabupaten/kota di Jawa Timur. Sedangkan untuk kompensasi atau bantuan modal kepada para pekerja seks komersial (PSK) akan dilakukan sharing dengan pemda dan pemkot lainnya. Saat ini Pemprov Jatim masih meminta persetujuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk penggunaan anggaran belanja sosial. Namun, kata Soekarwo, realisasinya tidak bisa tahun ini karena APBD Perubahan sudah disahkan. "Kalau BPK dan Mendagri menyetujui, kita akan menggunakan anggaran untuk belanja bencana sosial," tukasnya. Seperti diketahui, terjadi penurunan jumlah penghuni Lokalisasi Dolly dan Jarak yang berada di wilayah Kecamatan Sawahan, Surabaya. Sebanyak 21 wisma di Lokalisasi Dolly dan Jarak, tutup. Rincinya, dua wisma di Lokalisasi Gang Dolly dan 19 wisma di Lokalisasi Jarak. Sebelumnya, di dua lokalisasi tersebut terdapat 311 Wisma. Sementara jumlah PSK yang beroperasi hingga Agustus lalu tercatat 1.028 PSK.