Muhammad Saifullah - Okezone JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, mengutarakan kegelisahannya melihat ibu pertiwi yang tak kunjung beranjak dari keterpurukan. Tanpa perbaikan di semua lini situasi ini diyakini bakal membawa Indonesia pada kebangkrutan. Apalagi para spekulan politik semakin merajalela. “Spekulan politik ini tak terbendung oleh ‘saringan hukum dan demokrasi’. Dapat diperhitungkan, dalam waktu tertentu Indonesia akan masuk jurang, karena dipimpin oleh "pemain" bukan pemimpin,” ujar Kiai Hasyim kepada Okezone di Jakarta, Kamis (26/9/2013). Harapan untuk membatasi sepak terjang para spekulan politik ini, menurut dia, kini berada di pundak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga institusi ini perlu bersatu dan menjalin kerjasama guna menyelamatkan demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia dari spekulan politik. “Seandainya DKPP, MK dan KPK, bahu membahu dan menyatukan dalam MoU guna menangani dan menyelamatkan kepemimpinan demokratis di Indonesia, tentu akan berdampak positif sangat besar terhadap kepemimpinan di Indonesia,” katanya. Menurutnya, kerjasama ketiga lembaga tersebut tidak hanya akan menyelamatkan kepemimpinan nasional, tapi juga lokal atau daerah. DKPP tugasnya tentu untuk menertibkan penyelenggara pemilu yang melanggar, sedangkan MK bertugas menindak pelaku kecurangan Pemilu. “DKPP menindak KPU/KPUD nakal, MK melihat proses pemilihan pusat dan daerah, baik dalam bidang admistrasi, proses demokrasi, keselamatan keuangan negara, dan pelanggaran konstitusi serta perundangan negara, bukan sekadar mahkamah kalkulasi,” ulasnya. Sementara, KPK menurutnya bertugas mengawasi dan menindak setiap penyelewengan uang negara yang marak terjadi menjelang Pemilu dan Pilkada. Termasuk di Pilgub Jatim yang diduga kuat merugikan triliunan uang negara. “DKPP dan MK bersambung dengan fungsi KPK yang secara operatif represif bisa bertindak terhadap penyelewengan uang negara, akan bisa membendung menjamurnya spekulan politik yang ingin menjadi pejabat negara,” jelasnya. Pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini menambahkan, kehadiran KPK menjadi penting karena MK selama ini hanya menerima delik aduan. Sedangkan KPK, menurutnya, bisa lebih operatif untuk menangkap setiap pelaku penyelewengan uang nagara. “Kalau kandidat pilgub terbukti merugikan keuangan negara untuk kepentingan pribadi dan partainya hanya diputuskan perhitungan ulang, dimana hilangnya pidana penyelewengan uang negara? Dan bukankah akan menyeleweng lagi untuk menutupi penyelewengan terdahulu, kemudian dia merasa sah secara hukum karena menang lagi?,” ujarnya. Sekjen ICIS ini juga menanggapi soal keberadaan DKPP yang lebih banyak mendapat aduan masyarakat, ketimbang Bawaslu. “Media memberitakan Bawaslu mengeluh ke MK karena kurang dilapori rakyat dibanding DKPP. Ini perlu Bawaslu introspeksi, apakah sudah independen ataukah masih berbau aroma pengaruh eksekutif? Dan bagaimana pula dengan BPK dan PPATK?” katanya. Lebih lanjut, Hasyim memuji sikap Wakil Ketua KPK, Busyro Muqodas yang siap melihat penyelewengan uang negara untuk kampanye pribadi dan partai dalam perspektif pidana. “Bergabunglah wahai DKPP, MK dan KPK, mumpung dipimpin tokoh-tokoh yang punya integritas untuk menyelamatkan Indonesia dari kepemimpinan spekulan politik,” pungkasnya. (ful)